SUMBAROPINI – Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebut lahan bekas terbakar yang ditemukan ditanami kelapa sawit di kawasan Tabek, Kabupaten Dharmasraya, berada di kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, menegaskan bahwa penanaman kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin merupakan tindakan ilegal dan melanggar ketentuan perundang-undangan.
“Kalau hasil cek lapangan itu adalah di kawasan hutan produksi terbatas. Artinya, itu ilegal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” kata Ferdinal saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan awal, luas lahan yang terbakar di lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar lima hektare. Namun, angka tersebut masih perlu dipastikan melalui pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman di lapangan.
“Kalau laporan lapangannya itu sekitar 5 hektare. Ini yang perlu kita finalkan dari pengumpulan bahan keterangan nanti luasannya,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Kehutanan Sumbar akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna mendalami aktivitas di lokasi, termasuk kemungkinan penanganan hukum lebih lanjut.
“Ini nanti kita koordinasikan dengan Polres setempat untuk proses pengumpulan bahan keterangan. Kemudian, apakah dimungkinkan untuk proses-proses selanjutnya, ini yang sedang kita komunikasikan dan diskusikan dengan Polres,” katanya.
Ia menjelaskan, penanaman kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin tidak diperbolehkan. Sementara itu, kegiatan perkebunan di luar kawasan hutan juga harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Selain persoalan penanaman sawit, Ferdinal menegaskan bahwa pembakaran untuk membuka lahan tidak diperbolehkan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Ia merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang disebutnya mengatur larangan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan.
Ferdinal mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam membuka dan mengelola lahan, terutama apabila berada di kawasan hutan. Ia menegaskan, setiap pelanggaran yang ditemukan harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau ditemukan ada pelanggaran tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menemukan area bekas kebakaran yang ditanami kelapa sawit di kawasan Bukit Lantak, Tabek, Kecamatan Timpeh.
Temuan tersebut terungkap saat Annisa bersama Kapolres meninjau lokasi pada Jumat (16/10/2026). Peninjauan itu turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala UPT KPHP Dharmasraya, Bobby Habibullah.(Red)


