Sumbar

25 Orang Jadi Tersangka, Polda Sumbar Sita 17 Ribu Liter Lebih BBM Subsidi

×

25 Orang Jadi Tersangka, Polda Sumbar Sita 17 Ribu Liter Lebih BBM Subsidi

Sebarkan artikel ini
Sejumlah barang bukti disita Polda terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.(red)

SUMBAROPINI – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat bersama jajaran polres dan polresta mengungkap 24 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama periode 19–26 Oktober 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 25 tersangka di 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, mengatakan penindakan dilakukan terhadap para pelaku yang diduga menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar untuk memperoleh keuntungan.

“Dalam kurun waktu 19 Oktober sampai 26 Oktober 2026, ada 24 laporan polisi yang sudah kami tindak lanjuti. Jumlah tersangka yang sudah kami amankan sebanyak 25 orang,” katanya, Senin (26/10/2026)

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 14.648 liter solar bersubsidi dan sekitar 2.886 liter pertalite. Selain itu, petugas turut mengamankan 23 unit kendaraan roda empat yang diduga digunakan dalam aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi serta enam unit telepon genggam.

Siswantoro menjelaskan, modus operandi para tersangka dilakukan dengan membeli BBM bersubsidi menggunakan harga yang ditetapkan pemerintah, kemudian mengumpulkan dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Baca Juga  Salurkan 17 Hewan Kurban, Khairunas: Golkar Harus Hadir Ditengah Masyarakat

Praktik tersebut dilakukan dengan cara melangsir BBM dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kemudian menyimpannya sebelum dijual kepada pengepul atau pihak lain. Menurutnya, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM untuk kebutuhan industri menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut.

“Disparitas harga BBM subsidi dengan harga industri sangat jauh, bahkan bisa mencapai hampir Rp15.000. Para pelangsir ini cukup melangsir, kemudian menyimpan dan menjualnya kepada pengepul BBM subsidi sehingga bisa memperoleh keuntungan cukup besar,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak lanjut dari atensi Kapolri. Karena itu, jajaran kepolisian akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan masyarakat tersebut.

“Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini merupakan atensi Bapak Kapolri. Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan. Tidak berhenti sampai di sini, tetapi akan terus berlanjut,” tegasnya.

Selain menindak para pelaku, Polda Sumbar juga memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di SPBU. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Baca Juga  Sambut HUT ke-80 Bhayangkara, Ditreskrimsus Polda Sumbar Gelar Bakti Sosial di Padang

Siswantoro menyebutkan, penyaluran BBM bersubsidi di SPBU menggunakan sistem barcode yang telah ditetapkan. Sistem tersebut menjadi salah satu mekanisme pengawasan agar BBM bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan.

Untuk mencegah penyalahgunaan berulang, kepolisian juga akan meningkatkan patroli dan penjagaan di SPBU, terutama di lokasi yang kerap menjadi tempat pelangsiran BBM bersubsidi.

“Penjagaan dan patroli di masing-masing SPBU akan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan praktik penimbunan BBM bersubsidi. Minimal ada anggota yang berpatroli atau berjaga setiap hari di SPBU yang sering menjadi lokasi pelangsiran,” tuturnya.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan kepolisian, para pelaku terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

“Penindakan dan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran serta mencegah praktik penimbunan dan penjualan kembali yang tidak sesuai ketentuan,” pungkasnya.