SUMBAROPINI – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama polres jajaran berhasil mengungkap 11 perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama satu pekan, terhitung sejak 13 hingga 20 November 2026.
Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolda Sumbar serta polres jajaran. Sementara itu, 12 korban berhasil diselamatkan dan menjalani rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Andam Dewi, Kabupaten Solok.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, AKBP Umar, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah Kapolri dan Kapolda Sumbar melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), khusus untuk penanganan perkara TPPO.
“Pengungkapan ini atas perintah Bapak Kapolri dan Kapolda Sumbar untuk melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) khusus perkara TPPO,” katanya, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, dari 11 perkara yang diungkap, dua kasus ditangani langsung oleh Ditreskrimum Polda Sumbar. Sementara sembilan kasus lainnya ditangani polres jajaran, masing-masing dua kasus oleh Polresta Padang serta satu kasus oleh Polres Pesisir Selatan, Polres Payakumbuh, Polres Tanah Datar, Polres Pasaman Barat, Polres Solok, Polres Dharmasraya, dan Polres Solok Kota.
“Khusus dua perkara yang ditangani Ditreskrimum Polda Sumbar, pengungkapan dilakukan di dua lokasi, yakni kawasan Purus dan Hotel My All, Olo Ladang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang,” ungkapnya.
Menurut Umar, modus operandi para pelaku adalah memperoleh keuntungan dari korban yang dieksploitasi. Para pelaku rata-rata mengaku menggunakan uang hasil perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga pembagian hasil eksploitasi seksual.
“Dari 12 korban ini, ada satu korban yang masih di bawah umur. Untuk itu, penyidik menerapkan pasal yang berbeda dengan korban di bawah usia 18 tahun ini,” ujarnya.
Umar menjelaskan, terhadap tersangka dalam perkara yang melibatkan korban dewasa, penyidik menerapkan Pasal 455 dan Pasal 420 KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara untuk perkara yang melibatkan korban anak, pelaku dijerat dengan ketentuan perlindungan anak.
“Untuk korban di bawah umur, kita menjerat pelaku dengan Pasal 76 dan Pasal 88 dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016,” tambahnya.
Dalam pengungkapan dua perkara tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa empat unit telepon genggam, satu unit sepeda motor, serta uang tunai dengan total Rp1,5 juta. Sepeda motor tersebut diduga digunakan pelaku untuk mengangkut korban dari tempat kos menuju penginapan.
“Perkara ini sudah masuk proses penyidikan, dua tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan,” kata Umar.
Lebih lanjut, Umar menegaskan pemberantasan TPPO tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dengan upaya pencegahan dan pemulihan korban.
“Salah satunya melalui program rehabilitasi di Panti Andam Dewi, Kabupaten Solok, agar para korban mendapatkan pendampingan serta keterampilan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan ke depan,” jelasnya.(*)













