Sumbar

RSUP M Djamil Bangun Jejaring Pengendalian Resistensi Antimikroba se-Sumbar

×

RSUP M Djamil Bangun Jejaring Pengendalian Resistensi Antimikroba se-Sumbar

Sebarkan artikel ini
istimewa

SUMBAROPINI – Resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR) menjadi tantangan kesehatan yang membutuhkan penanganan lintas rumah sakit.

Penggunaan antibiotik yang tidak terkendali serta pengendalian infeksi yang berjalan sendiri-sendiri dinilai dapat berdampak pada pasien, pelayanan rumah sakit, hingga pembiayaan kesehatan.

Menjawab persoalan tersebut, RS M. Djamil Padang memperkuat kolaborasi dengan rumah sakit jejaring di seluruh Sumatera Barat. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam rangkaian Simposium Pengendalian Infeksi dan Penggunaan Antimikroba di Auditorium Lantai 4 Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan RS M. Djamil, Sabtu (3/10/2026).

Perjanjian kerja sama ditandatangani Direktur Utama RS M. Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua, bersama para direktur rumah sakit jejaring se-Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut disaksikan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI dr. Azhar Jaya, SH, SKM, MARS, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H., M.Pharm, MM, Apt., jajaran direksi RS M. Djamil, serta Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat dr. Aklima, MPH.

Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya, mengapresiasi langkah RS M. Djamil yang mengoordinasikan rumah sakit di Sumatera Barat untuk memperkuat pengendalian infeksi dan penggunaan antimikroba.

“Apa yang dilakukan RS M. Djamil mengoordinir seluruh rumah sakit di Sumbar untuk peduli pengendalian infeksi dan penggunaan antimikroba sangat kami akui,” katanya.

Menurutnya, pengendalian penggunaan antibiotik tidak hanya memberikan manfaat bagi pasien, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit dan pembiayaan kesehatan. Penggunaan antibiotik secara tepat dapat mencegah persoalan yang muncul akibat penggunaan obat yang tidak sesuai kebutuhan.

“Karena dengan kita mengendalikan pemakaian antibiotik pada pasien kita yang selalu gonta-ganti, itu akan sangat bagus pada pasien sendiri, akan bagus buat rumah sakit karena terjadi efisiensi obat,” ujarnya.

Azhar juga menyebut pengendalian penggunaan antibiotik dapat berdampak terhadap pembiayaan BPJS Kesehatan karena mengurangi kemungkinan pasien harus mendapatkan pelayanan atau rujukan berulang akibat persoalan infeksi dan penggunaan antibiotik.

“Juga sangat bagus juga bagi BPJS Kesehatan karena pasien gak bolak-balik atau dirujuk berkali-kali hanya masalah antibiotik atau masalah infeksi,” katanya.

Baca Juga  Ribuan Butir Obat Ilegal Diamankan di Sumbar, BPOM Waspadai Peredaran Online

Ia menegaskan, pencegahan dan pengendalian infeksi serta pengendalian resistensi antimikroba bukan sekadar program tambahan bagi rumah sakit. Program tersebut telah menjadi bagian dari standar akreditasi rumah sakit, termasuk dalam aspek manajemen dan pelaporan.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi persoalan dalam hal pelaporan. Dari 82 rumah sakit yang ada di Sumatera Barat, baru 25 rumah sakit yang melaporkan penerapan lengkap Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) pada 2026. Sementara 51 rumah sakit lainnya belum melakukan pelaporan pada tahun tersebut.

“Sampai saat ini banyak rumah sakit merasakan melakukan pelaporan akan tetapi tidak melaporkan,” ungkap Azhar.

Ia mengatakan Kementerian Kesehatan akan melakukan pembinaan terhadap 51 rumah sakit yang belum melakukan pelaporan. Menurutnya, pelaksanaan program di internal rumah sakit harus diikuti dengan dokumentasi dan pelaporan agar dapat dipantau serta dievaluasi.

Azhar juga mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Kesehatan kabupaten dan kota untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan penerapan PPRA.

“Upaya tersebut dinilai penting agar seluruh rumah sakit memiliki kemampuan dan komitmen yang sama dalam mengendalikan resistensi antimikroba,” jelasnya.

Dari sisi pembiayaan, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Bayu Teja Muliawan, mengatakan penanganan infeksi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) memiliki mekanisme pembiayaan yang berbeda.

“Di BPJS Kesehatan ada dua sistem pembiayaan yakni FKTP penanganan infeksi dilakukan melalui kapitasi dan FKRTL dilakukan melalui INA CBGs sesuai dengan koding-koding yang ada dalam INA CBGs,” kata Bayu.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan ke depan akan mengembangkan sistem yang akan diuji coba melalui INA-DRG. Sistem tersebut disebut lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi penyakit di Indonesia.

Bayu menjelaskan, penjaminan pelayanan kasus infeksi tidak hanya mencakup penanganan ketika pasien telah mengalami penyakit. Pelayanan juga meliputi promosi kesehatan, skrining, tindak lanjut hasil skrining, tata laksana, hingga pemeriksaan penunjang.

Sementara itu, Direktur Utama RS M. Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, mengatakan posisi RS M. Djamil sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di Sumatera Barat membuat penanganan AMR tidak dapat dilakukan hanya secara internal. Dibutuhkan jejaring yang menghubungkan RS M. Djamil dengan rumah sakit lainnya di Sumatera Barat.

Baca Juga  Jangan Tunda, Tiket KA Lebaran Masih Tersedia Lebih dari 27 Ribu Tempat Duduk

“RS M. Djamil memiliki posisi penting karena merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di Sumatera Barat dan kita ingin masalah AMR dijadikan suatu program dengan konsep ‘AMR Sumbar Network’,” ujar Dovy.

Melalui konsep tersebut, RS M. Djamil akan berperan sebagai AMR Hub atau Center yang mengoordinasikan kolaborasi dengan rumah sakit jejaring di seluruh Sumatera Barat.

“Di mana RS M. Djamil sebagai AMR Hub/Center dan melakukan kolaborasi dengan rumah sakit jejaring seluruh Sumbar,” katanya.

Dovy menjelaskan, rumah sakit jejaring secara bertahap diarahkan memiliki sistem pengendalian AMR yang aktif dan berbasis data.

Sistem tersebut mencakup Tim PRA/PGA, tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), data kultur dan antimicrobial susceptibility testing (AST), antibiogram rumah sakit, data penggunaan antibiotik, panduan antibiotik berbasis data lokal, audit penggunaan antibiotik, serta pelaporan dan pembelajaran bersama.

Data kultur dan AST diperlukan untuk mengetahui mikroorganisme penyebab infeksi sekaligus pola sensitivitasnya terhadap antibiotik. Sementara itu, antibiogram dapat menjadi dasar untuk mengetahui pola resistensi yang berkembang di masing-masing rumah sakit.

Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun panduan penggunaan antibiotik yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, penggunaan antibiotik dapat mempertimbangkan pola resistensi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.

Audit penggunaan antibiotik juga menjadi bagian dari sistem tersebut. Melalui audit, rumah sakit dapat mengevaluasi kesesuaian penggunaan antibiotik, mulai dari indikasi, jenis obat, dosis hingga durasi pemberian.

Selain itu, penguatan tim PPI menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Pengendalian infeksi yang semakin baik diharapkan dapat menekan kejadian infeksi yang dapat dicegah sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan antibiotik.

Dovy mengatakan seluruh komponen tersebut diarahkan untuk menjadikan RS M. Djamil sebagai Regional Center of Excellence for Antimicrobial Resistance Control di Sumatera Barat.

“Dengan program ini diharapkan RS M. Djamil sebagai Regional Center of Excellence for antimicrobial resistance control di Sumatera Barat melalui penguatan surveilans, laboratorium, antimicrobial stewardship, infection prevention and control, serta pengampuan rumah sakit jejaring,” pungkasnya.(Red)