SUMBAROPINI – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengapresiasi Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dalam mengungkap kasus dugaan pengoplosan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Pengungkapan kasus ini dinilai sebagai langkah krusial dalam menjaga tata kelola distribusi LPG bersubsidi agar tetap tepat sasaran.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2019, LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, seperti rumah tangga miskin, UMKM, petani sasaran, serta nelayan sasaran.
Pertamina menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan energi bersubsidi.
Sebagai tindak lanjut operasional, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus melakukan koordinasi intensif dengan Polda Sumbar guna mendalami kasus tersebut.
Dukungan data, seperti identitas kendaraan dan informasi pangkalan, telah diserahkan untuk memperlancar proses hukum.
Sales Area Manager Sumatera Barat, Fakhri Rizal Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi penyaluran terhadap mitra yang terbukti melanggar.
”Terhadap pangkalan maupun agen yang terbukti bersalah, akan dilakukan evaluasi penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku hingga sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) apabila diperlukan,” tegas Fakhri.
Senada dengan hal tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menekankan pentingnya integritas dalam distribusi energi.
Ia memastikan bahwa Pertamina akan memperkuat pengawasan di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Meskipun terdapat proses hukum yang sedang berjalan, Pertamina menjamin bahwa pasokan dan penyaluran LPG kepada masyarakat di wilayah Sumatera Barat akan tetap berjalan dengan aman dan lancar.
Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan LPG sesuai peruntukannya dan tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan di lingkungan sekitar.(Red)













