Sumbar

Polda Sumbar Tunda Pelantikan AKBP Terduga Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Polwan

×

Polda Sumbar Tunda Pelantikan AKBP Terduga Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Polwan

Sebarkan artikel ini
Konferensi Pers Polda Sumbar soal dugaan pelecehan seksual oleh Perwira berpangkat AKPB.(Red)

SUMBAROPINI – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat membatalkan serah terima jabatan (sertijab) oknum perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang menjadi terduga pelaku dalam perkara dugaan pelecehan seksual terhadap seorang polisi wanita (Polwan).

Perwira tersebut sebelumnya dijadwalkan dilantik sebagai Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Sumbar pada Selasa (28/7/2026), bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Polda Sumbar, termasuk delapan kepala kepolisian resor (Kapolres). Namun, dalam pelaksanaan upacara, yang bersangkutan tidak mengikuti prosesi pelantikan.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatra Barat, Brigjen Pol Solihin, membenarkan bahwa pelantikan perwira tersebut ditunda karena masih menjalani proses pemeriksaan.

“Sementara tidak dilantik. Menunggu proses pemeriksaan. Soal jabatan selanjutnya menjadi kewenangan Mabes Polri,” kata Solihin, Selasa (28/7/2026).

Menurut Solihin, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pimpinan Polri dalam menegakkan disiplin, profesionalisme, dan akuntabilitas terhadap seluruh personel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Baca Juga  Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumbar Mantapkan Pengabdian dan Perluasan Layanan

Ia menegaskan, Kapolri bersama Kapolda Sumbar telah memberikan arahan agar setiap anggota yang masih menjalani proses hukum maupun pemeriksaan etik tidak dilantik hingga seluruh proses yang berjalan dinyatakan selesai.

“Pak Kapolri dan Pak Kapolda sudah tegas. Tidak ada yang ditoleransi. Semua sama di mata hukum, apa pun pangkatnya akan diproses,” ujarnya.

Meski demikian, Solihin menekankan bahwa Polda Sumbar tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam penanganan perkara tersebut. Apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran, anggota yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Semua sama. Tidak ada hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapa pun yang bermasalah akan diproses,” tegasnya.

Terkait penghentian penyelidikan pidana dalam perkara dugaan pelecehan seksual tersebut, Solihin meminta agar penjelasan lebih lanjut dikonfirmasi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar sebagai penyidik yang menangani perkara.

Baca Juga  Total Bantuan TJSL KAI Sumbar Tembus Rp 552 Juta, Penyaluran Tahap Dua Resmi Digulirkan

Ia juga menegaskan bahwa pihak yang merasa belum puas terhadap hasil penyelidikan memiliki hak untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia, termasuk mengajukan praperadilan.

“Silakan tanya ke Dirreskrimum. Kita semua jelas, dan jalur-jalur semua. Kalau ada yang merasa tidak puas, ada praperadilan, silakan terbuka. Siapa pun, kami tidak melakukan perbedaan atau diskriminasi,” katanya.

Solihin kembali menegaskan bahwa penundaan pelantikan merupakan konsekuensi dari masih berlangsungnya proses pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Adapun keputusan mengenai penempatan jabatan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Markas Besar (Mabes) Polri setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai.

“Sementara tidak dilantik. Menunggu proses. Nanti apakah mendapat jabatan atau bagaimana, itu menjadi kewenangan Mabes Polri. Dari sini kita menunggu hasil pemeriksaan,” tutupnya.(Red)