Sumbar

​Para Buruh di Sumbar Geruduk Kantor Gubernur, Desak Pembentukan UMK dan Evaluasi Upah Murah

×

​Para Buruh di Sumbar Geruduk Kantor Gubernur, Desak Pembentukan UMK dan Evaluasi Upah Murah

Sebarkan artikel ini

SUMBAROPINI – Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Barat menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (4/5/2026).

Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan berbagai persoalan krusial yang dinilai masih membelenggu para pekerja di wilayah tersebut.

Massa memulai aksi dengan melakukan long march dari arah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menuju Kantor Gubernur pada pukul 12.30 WIB.

​Dalam tuntutannya, massa menyoroti praktik upah murah, dugaan pembayaran upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga ketiadaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh wilayah Sumatera Barat.

​Ketua DPD KSPSI Agen Sumatera Barat, Ruli Eka Putra, menegaskan bahwa aksi ini merupakan komitmen nyata serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

Baca Juga  Tingkatkan Keamanan, Lapas Kelas IIB Solok Gencarkan Sosialisasi Aplikasi SIPANDU

Sebagai langkah konkret, pihaknya telah mengoperasikan Posko Pengaduan Buruh Sumatera Barat sejak 2 Mei 2026, bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KSPSI.

​”Posko ini terbuka bagi seluruh pekerja, baik anggota maupun nonanggota. Kami siap menampung segala keluh kesah dan persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi pekerja di Sumatera Barat,” ujarnya.

​Ruli mengungkapkan temuan miris di lapangan mengenai besaran upah yang diterima pekerja. Meskipun pemerintah telah menetapkan standar UMP, masih banyak buruh yang menerima upah berkisar antara Rp1,1 juta hingga Rp2 juta per bulan.

​Selain persoalan upah, SPSI juga menyoroti kasus ketidakpastian status kerja yang terjadi di salah satu perusahaan di Kabupaten Padang Pariaman.

Menurut Ruli, terdapat pekerja yang berada dalam kondisi menggantung; tidak diberikan surat PHK secara resmi, namun tidak pula menerima upah.

Baca Juga  Erection Girder Tol Padang–Sicincin, Pengguna Jalan Diminta Perhatikan Rekayasa Lalu Lintas

​Salah satu poin utama dalam orasi tersebut adalah desakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera mendorong pembentukan UMK.

Ruli menyebutkan bahwa Sumatera Barat saat ini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum memiliki regulasi UMK di tingkat kabupaten dan kota.

​”Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap ada pembahasan intensif mengenai perlindungan buruh, termasuk percepatan pembentukan UMK,” tambahnya.

​Menutup orasinya, Ruli menegaskan bahwa aksi yang bertepatan dengan momentum May Day ini merupakan peringatan bagi pemerintah.

“Apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, kami kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar untuk mengawal keadilan bagi kaum pekerja di Sumatera Barat,” pungkasnya.(Red)